“ Masalah Demokrasi Kemerosotan Politik " Oleh : Ir. Hj. Nurul Candrasari, Msi

Masalah Demokrasi Kemerosotan Politik  :

•         Di banyak negara yang baru mencapai kemerdekaan pada paska PD II adalah masih menjadi sebuah sentral diskusi yang amat menarik di berbagai kalangan (politik, politisi, negarawan, strategi militer dan bahkan di kalangan pengamat awam)

•         Diantara sekian banyak alternatif yang tersedia , ternyata tidak satupun diantaranya yang dapat diserap begitu saja, tanpa melakukan adaptasi yang sejalan dengan budaya politik lokal dan kemungkinan pertumbuhan politik di setiap negara di masa depan.

•         Disamping hal tersebut bagaimana memanfaatkan pranata-pranata politik tradisional yang ada, yang di dominasi oleh pranata-pranata politik tradisional yang ada, yang di dominasi oleh tokoh-tokoh panutan yang kharismatik . Melakukan kaderisasi elit politik modern yang benar-benar paham tentang apa sebenarnya yang diperlukan sebuah negara yang menjadi dambaan warganya, meluncurkan modernisasi dalam segala sendi kehidupan tanpa harus memberangus hak-hak politik masyarakat, menetapkan dan memasyarakatkan ideologi nasional ,

•         Termasuk membangun lembaga-lembaga politik baru dengan disertai menempatkan penguasa dan militer  dalam posisi yang  proporsional adalah sebuah fenomena yang masih belum terselesaikan sampai saat ini, setidak-tidaknya di sejumlah negara baik di Asia , Amerika Latin  dan Afrika.

•         Kehidupan  ekonomi sebuah negara adalah sebuah cerminan terhadap penguasaan ekonomi secara nasional, secara utuh dan representatif.

•         Sebagai  ilustrasi Chili  dan Bolivia, di awal masa kemerdekaan mereka menampilkan contoh kasus yang menarik. Dimana para penguasa militer yang didukung oleh para tuan tanah tradisional telah nyata berhasil memacu pertumbuhan  dan stabilitas , namun sekaligus telah terjadi  kesenjangan  kehidupan ekonomi masyarakat.

•         Mexico  di bawah rezim Menderes  bila dibandingkan kedua negara diatas  tampak kalah berpacu dalam menggerakkan roda-roda pembangunan ekonomi  di negaranya, namun  di Mexico lebih mampu menertibkan tertib politik yang lebih rasional dan melembaga, sehingga Mexico pernah dianggap sebagai yang memiliki sistem politik yang lumayan stabil di antara sekalian sistem politik yang ada saat tersebut.

•         Kedua contoh kasus  diatas dapat meperlihatkan bahwa Chili dan Bolivia di satu pihak, dan Mexico dilain pihak, sama-sama berhasil dalam mencapai salah satu dari dua sasaran tersebut, namun juga mereka sama-sama belum berhasil dalam memadukan keduanya untuk digapai sekaligus, yakni : “Stabilitas  dan pertumbuhan yang lebih merata”

•         Agar memadu arah tujuan negara ke dalam pencapaian sasaran yang berimbang tersebut, diferensiasi struktur akan dapat berfungsi sebagai determinan yang sangat berarti. Terminologi ini mengacu pada sebuah kondisi antara bobot  dan ruang lingkup kekuasaan di pecah.

•         Di tingkat pusat kemungkinan teori dari John Lock  dan  Montesqueieu  tentang teori  Trias Politika  ataupun paham tentang dikotomi politik pemerintahan dapat dijadikan alternatif, sedangkan dalam hubungan antara pusat dan daerah, azas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam ikatan sebuah negara kesatuan  maupun paham dispersi kekuasaan secara tegas seperti  yang banyak diikuti di negara serikat kemungkinan dapat diperhitungkan sebagai sebuah sandaran, dan situasi tersebut  akan menjadikan satu balance of power  yang tidak secara relatif.

Tampil efektif  di dalam melaksanakan tugas-tugas eksekutif , namun tidak harus mendominasi panggung politik dan proses pembuatan keputusan. Lembaga ini sekalipun tidak harus dikontrol, namun harus didampingi oleh Parlemen, yang merupakan representasi massa dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya yang memiliki wibawa politik yang cukup tangguh, dan ini sebaiknya berlaku  sampai ke tingkat daerah, lembaga sejenis harus diciptakan, sehingga proses politik dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Hal tersebut oleh banyak pakar tentunya akan melahirkan 4 indikator penting  yakni :

·         Moralitas politik  dan pemerintahan

·         Demokratisasi kehidupan politik dan pemerintahan

·         pemerintahan Mencegah menumpuknya tugas-tugas pemerintah di pusat birokrasi

·         Dan latihan bagi warganegara untuk menggunakan hak-hak politik  mereka  secara lebih bertanggung jawab.

(M. Solly Lubis SH “Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan mengenai Pemerintah Daerah” , penerbit Fak. USU, Medan, 1975)

Faktor pendukung antara lain  adalah  “ Rasionalisasi Wewenang”

•          Kesan bahwa sebuah wewenang dan kekuasaan para administrator dan birokrat pemerintah termasuk politisi dan para hakim seakan pada kenyataannya tak terbatas.

•         Sumber kekuasaan politik adalah hukum fundamental atau yang sejenis dengan hal tersebut. Sebuah wewenang tunggal yang sering berlaku pada masa pemerinthan tradisional ,  seharusnya tidak berlaku lagi dan harus segera digantikan oleh wewenang majemuk yang tersebar di antara masyarakat.

•         Guna mencegah pembusukan dan pembekuan  demokratisasi, seharusnya hukum yang dijadikan acuan di dalam tatanan politik suatu negara berkembang , sebaiknya adalah merupakan hukum yang tanggap akan desakan perubahan , namun tidak rentan terhadap desakan revolusioner dari masyarakat yang memiliki kecenderungan  terciptanya anarkisme.

•         Seharusnya ia tidak membelenggu masyarakat untuk tetap abadi tanpa berubah, namun seharusnya  bersifat adaptif  dan  tegar.

•         Kesenjangan politik

•         Perbedaan antara poltis yang sangat utama antar negara pada dasarnya sdalah tidak menyangkut masalah bentuk pemerintahannya melainkan justru terletak pada tingkat pemerintahannya.

•         Perbedaan antara Demokrasi  dan  Kediktatoran  ternyata pada kenyataannya tidak sebesar perbedaan yang terdapat antara negara yang sistem politiknya memiliki cerminan antara lain : konsensus, komunitas, legitimasi, organisasi, efektivitas, stabilitas, dan negara yang politiknya  tidak memiliki ciri – ciri tersebut.

•         Baik negara yang totaliter Komunis maupun negara-negara liberal barat pada hakekatnya termasuk di dalam katagori sistem politik yang efektif, dan bukan sistem politik yang lemah. Amerika serikat, Inggris dan Rusia masing-masing memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda , namun di dalam ketiga  sistem tersebut sangat jelas pemerintah berfungsi efektif.

•         Setiap negara merupakan suatu masyarakat politik dengan konsensus  sebagian besar rakyat mendukung keabsahan sistem politik.

•         Di setiap negara, warga negara dan tokoh-tokoh pucuk pimpinan  memiliki pandangan yang sama menggenai kepentingan umum masyarakat dan tradisi maupun prinsip-prinsip yang menjadi landasan komunikasi politik.

•         Di ketiga negara tersebut tidak dipungkiri dimana mereka memiliki  antara lain : memiliki  lembaga politik yang kuat, dapat menyesuaikan diri, dan logis, yakni  birokrasi  yang efektif, partai-partai politik yang teratur, tingkat partisipasi rakyat yang tinggi di bidang masalah umum, sistem pengendalian sipil  atas militer, kegiatan pemerintahan yang luas di bidang ekonomi, prosedur yang efektif dan wajar untuk peralihan generasi serta  mengatasi konflik.

•         Berdasarkan ciri diatas , sistem politik Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia  adalah sangat berbeda dengan pemerintahan  di banyak negara terutama di kawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin yang sedang melakukan modernisasi, dimana masih banyak kekurangan yang dialami oleh negara –negara tersebut.

•         Negara-negara tersebut masih mengalami antara lain :  buta aksara, kekurangan makanan, tingkat pendidikan , kesehatan, pendapatan  dan  produktivitas, yang masih sangat rendah. Namun hampir sebagian besar kesulitan tersebut telah diketahui dan berbagai jalan telah dicoba untuk dapat mengatasinya, Dan yang lebih lagi diluar dan di balik kekurangan tersebut pada hakekatnya dan kenyataannya masih terdapat satu kepincangan lain yang lebih serius yaitu :

     “ Tidak adanya komunitas politik yang utuh  dan pemerintah yang efektif, berwenang dan sah”

Walter Lippmann  memberikan sebuah ilustrasi :

“ Saya tahu tidak ada kebutuhan yang lebih penting bagi masyarakat hidup di dalam satu negara bangsa kecuali bahwa mereka harus memerintah, bila mungkin memerintah diri mereka sendiri dan diperintah dengan baik apabila mereka beruntung , tetapi dalam keadaan apapun hakikat nya mereka diperintah”

•         Ungkapan diatas ditulis Lippmann ketika  ia merasa cemas dan putus asa terhadap masa depan Amerika Serikat. Namun sebenarnya ungkapan tersebut cocok bila diteerapkan di negara2 Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang sedang dalam proses perubahan.

•         Di negara dunia ketiga  dimana kelompok-kelompok sosial masih terpecah-belah sebagai contoh masih adanya pertetangan antar etnis dan disini otoritas lembaga-lembaga politik masih sangat rapuh, kurang memiliki martabat dan bahkan tidak mampu memulihkannya, dan sebagai akibatnya pemerintah dalam banyak hal tidak dapat melaksanakan fungsi pemerintahannya.

•         Pada pertengahan tahun 1950 an Gunnar Myrdall  mengemukakan agar perhatian dunia terhadap adanya fakta yang gamlang bahwa bangsa-bangsa kaya di dunia ternyata lebih cepat kaya, baik absolut maupun relatif, dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lebih miskin. Secara keseluruhan Ia mengatakan bahwa : “ dalam beberapa dekade terakhir ini ketidaksamaan ekonomis antara negara maju dan negara berkembang semakin lebar”

•         Dan pada tahun 1966 Presiden Bank Dunia pernah memaparkan bahwa :  “dengan perbandingan angka pertumbuhan seperti saat ini maka kesenjangan  antara pendapatan nasional per kapita di Amerika Serikat  dan  40  (empat puluh) negara  berkembang akan meningkat sampai  50 % pada tahun 2000  ( Gunnar Myrdal, Rich Lands and Poor (New York and Evanston, Harper, and Row 1957), hal. 6, George D.Woods, “The Development Decade in the Balance “ Foreign Affairs, 44 ( Januari 1966),207.

•         Selanjutnya Ia menjelaskan , “problema pokok, dan mungkin juga malah problem sentral, di dalam ekonomi internasional dan ekonomi pembangunan ialah bahwa kesenjangan ekonomi tampaknya akan memiliki kecenderungan  kian meningkat, demikian halnya di bidang politik timbul masalah yang menimbulkan segenap problema-problema”

•         Dari hal diatas dapat di konklusikan ;

“  Ketika kita berbicara tentang kestabilan nasional, kestabilan politik, sebaiknya penyelesaian perekonomian  di sebuah negara’ seharusnya sudah menjadi stabil”

•         Sehingga sangat tidak bijaksana bila negara dunia ketiga bila dibandingkan dengan negara dunia pertama….yang secara finansial perekonomian negara sangat jauh perbandingannya

•         Adalah lebih baik menyelesaikan bagaimana sesungguhnya dapat menyelesaikan permasalahan perekonomian di negara tersebut…baru bicara masalah demokrasi dan politik,

•         Karena sebagai bahan renungan: ada sebuah kisah menyedihkan yang terjadi di negeri ini di salah satu kabupaten di Papua, dimana  sebuah desa yang amat miskin  awalnya kedatangan seorang kyai dengan segala misinya meberikan visi misi agar mereka mengikuti ajaran tsb dengan diiringi berbagai bantuan untuk masyarakat tersebut… apa yang terjadi karena mereka miskin jadi ikutlah mereka ke dalam ajaran tsb…..belum selesai sampai disini cerita ini …..

•         Selanjutnya sang kyai pun selesai dalam tugas pencerahan  pada masyarakat tsb… selanjutnya selang beberapa waktu desa tersebut datanglah misionaris dengan misi pencerahan dan penyebaran agama  juga disertai dengan segala bantuan kemanusian yang sama dilakukan oleh sang kyai sebelumnya.. Apa yang terjadi ? mereka pun ikut berpindah kepercayaan lagi….bukankah ini ironis…???