Pertumbuhan Ekonomi Jepang dengan model : SOGO SOSHA 総合商社' (by : Nurul Candrasari Masykuri)

Catatanku tentang 'Pertumbuhan Ekonomi Jepang dengan model : SOGO SOSHA 総合商社' (by : Nurul Candrasari Masykuri)

うまくいけば、このノートは役に立つかもしれません。アミン
Semoga catatanku ini dapat bermanfaat. amien

Jepang, negara kecil yang dulunya sangat tertutup dan memang menutup diri dari bangsa asing. Jepang mulai maju ketika di pimpin oleh kaisar Meiji.
Bangsa Jepang sebelum Restorasi Meiji adalah bangsa yang penuh carut marut konflik sosial dan konflik antar kelompok, termasuk carut marut ekonomi. Peristiwa Restorasi Meiji 1868 adalah sejarah agung manusia Jepang sesudah carut marut politik itu. Restorasi Meiji menjadi sejarah besar yang pengaruhnya begitu abadi bagi bangsa Jepang hingga saat ini.

Restorasi Meiji bukan hanya "perubahan politik" tapi juga suatu "real cultural revolution".
Restorasi Meiji inilah sebagai katalis dalam kemajuan Jepang menuju negara industri maju. Keberhasilan Restorasi Meiji ini diakui dunia tidak ada bandingannya di seluruh dunia.

Dalam jangka waktu hanya sekitar 30 tahunan telah berhasil membawa Jepang dari negara terisolasi, terbelakang dan tradisional menjadi negara maju yang kompetitif dengan negara-negara barat.

Restorasi Meiji ini juga telah melahirkan tokoh-tokoh yang amat berpengaruh bagi kemajuan Jepang seperti Fukuzawa Yukichi tokoh modernisasi pendidikan Jepang, Dalam era Restorasi Meiji ini ia mampu memberi pengaruh yang amat besar, yang hingga kini mampu menggerakkan masyarakat Jepang untuk mencari ilmu dan terus belajar.
Pada masa itu, beberapa pemuda kemudian dikirim ke Eropa dan Amerika Serikat untuk mencari ilmu pengetahuan dan menambah wawasan.

Selanjutnya pada bagian untuk Kontitusi Jepang :
Untuk masalah konstitusi Jepang berusaha mengadakan penelitian yaitu pada tahun1882, Ito Hirobumi ditunjuk sebagai ketua komite penyelidik konstitusi dan dikirim ke Eropa untuk mempelajari sistem konstitusi pemerintahan di sana.

Selama di Eropa ia menyimpulkan bahwa konsep konstitusi yang paling baik untuk Jepang adalah seperti sistem pemerintahan kekaisaran jerman.

Dan kemudian pada tanggal 11 Februari 1889, ditetapkanlah konstitusi Jepang raya. Akan tetapi, konstitusi ini mulai diberlakukan pada tanggal 29 Nopember 1890 dengan dimulainya sidang pertama parlemen kekaisaran (diet).

Konstitusi ini membagi kekuasaan anatara kaisar dengan dieumakant Kekuasaan kaisar dan perdan menteri dibatasi agar tidak terjadi absolutisme.

Namun demikian, adanya kata-kata yang ambigu dan bagian-bagian yang kontradiktif menyebabkan sistem pemerintahan berubah-ubah dari demokratis ke otoriter sesuai dengan interpretasi partai politik yang berkuasa.

Perubahan ini berlangsung hingga perang dunia ke-2. Kekalahan Jepang pada akhir perang dunia ke-2 memaksa kaisar menyerahkan kekuasaannya.

Pemerintah pendudukan yang didirikan Amerika Serikat Serikat diperintahkan untuk membuat konstitusi baru untuk menyokong hal ini. Kemudian tersusunlah konstitusi Jepang (nihon koku kenpou) yang mulai diberlakukan tahun 1947, bersamaan dengan hengkangnya Amerika Serikat Serikat dan pemerintahan demokrasi-liberal Jepang yang baru mulai berkuasa. Dengan demikian berakhirlah masa berlakunya konstitusi Meiji.

Selanjutnya tentang bagaimana usaha Jepang dalam mengendalikan perdagangan asing ditangan mereka yang selama wkt tsb telah di dominasi oleh perusahaan asing, yaitu dengan cara 'SOGO SHOSHA'

Sebuah majalah mingguan "THE ECONOMIST di Inggris wkt itu menuliskan mengenai perusahaan2 niaga Jepang secara terus menerus di pertengahan 1960 an, dan mengatakan :
" SOGO SOSHA" sebagai KUNCI SUKSES dalam kegiatan Eksport 'Jepang'

Dan dalam 'FAR EASTERN ECONOMIC REVIEW '
memaparkan sbb :

" Kalau kita harus memilih satu faktor penyebab pertumbuhan perekonomian Jepang yang luar biasa sejak 'PERANG DUNIA' II, tidak akan diragukan lagi bahwa faktornya adalah keahlian tanpa tanding dari bangsa itu dalam perdagangan luar negeri. Di pusat jaringan sedunia dari operasi perdagangan, pemasaran dan keuangan ini, berdirilah sembilan (9) sogo sosha (perusahaan perniagaan umum) raksasa yang memainkan perdagangan Internasional Jepang yang kompleks dan beragam"
(.FAR EASTERN ECONOMIC REVIEW 'edisi Febuari 1980,halaman 39)
Sogo Shosha adalah merupakan organisasi Jepang yang 'unik' sebagai contoh , disini misalnya Mitsui Bussan, sogo shosha nomer 2 di Jepang, yg memperkerjakan 13.000 org. dan memiliki jaringan di 181 kantor di kota-kota besar di dunia, serta menangani produk2 yg beragam spt : Besi dan baja, metal dan bahkan bahan2 kimia ,tekstil dan bahan makanan dan mesin2. Perusahaan niaga demikian luas dan beragam seperti itu tidak terdapat di negara lain. Jadi SOGO SHOSHA adalah merupakan INOVASI KEORGANISASIAN -suatu pembaruan yg didorong oleh permasalahan yang dihadapi negara itu dalam perdagangan Internasional.

Selanjutnya industrialisasi Jepang cukup banyak tergantung pada perdagangan luar negeri. Mula-mula mesin harus diimport dari Barat, yang ditukar dengan eksport beras, sutera, teh dan produk-produk Jepang lainnya. Mesin pd saat tsb msh menduduki posisi penting dalam import keselruhan Jepang.Namun dengan majunya industrialisasi Jepang, bahan baku menjadi import yang paling penting. Perusahan 2 niaga menyediakan bahan baku secukupnya untuk para pabrikan, dan bila diperlukan melakukan investasi mereka jg memasarkan produk2 baru secara agresif ke negara Barat., serta melakukan eksport yang mungkin tidak dilakukan sendiri oleh para pabrikan Jepang. Singkatnya perusahaan niaga merupakan kunci untuk perdagangan luar negeri Jepang.

Karena di negara2 maju lainnya perusahaan niaga tidak memainkan peran penting dalam industrialisasi, dan pertanyaan yg wajaradalah ' sejauh mana Jepang berbeda dengan negara2 lainnya?
Satu faktor penting didalam kesenjangan budaya antara Jepang dengan negara2 lainnya, yang memisahkan pasar Jepang dan pasar Internasional, maka munculah kebutuhan untuk memilih sekelompok orang yg dapat berbahasa asing dan melakukan transaksi internasional untuk mengisi kekosongan tersebut.

Kesenjangan budaya ini pada masa era MEIJI karena Jepang telah terputus dari kontak dengan luar negeri selama hampir 2 abad selama periode 'TOKUGAWA" sebelumnya.
Dengan Restorasi Meiji , Jepang menjadi sebuah negara terbuka, namun untuk waktu yg lama dalam masa kesenjangan tersebut masih ada.

Dalam periode praperang, kaerena 'Nasionalisme yang masih anti asing : pemerintah membatasi pengaruh asing dan secara artificial menguatkan banyak dari kesenjangan budaya tadi. Namun dalam periode pasca perang , negara Jepang menjadi terbuka sepenuhnya, dan kesenjangannya menipis, dan sebagai konsekuensinya basis untuk sogo shosha menjadi meningkat.

Pada titik ini ada 2 faktor yang membantu meningkatkan posisi sogo shosha dalam perekonomian Jepang Bank2 besar mendampatkan bahwa sogo shosha merupakan rekanan usaha yang baik dan Bank menyalurkan banyak dana kepada mereka. Sogo Shosha menggunakan dana tsb untuk bertindak sebagai perantara antara bank dan guna mendirikan cabang2 mereka sendiri atau menguatkan jalinan dengan kelompok perusahaan. Maka mereka memperkuat kedudukan mereka dengan menjadi bagian dari modal.

Laju pertumbuhan perekonomian Jepang yang pesat tidak hanya sekedar memberikan ruang gerak bagi sogo shosha , namun juga melindungi mereka dari para pabrikan yang kemungkinan menyalahgunakan fungsi mereka. Sogo shosha dapat dibandingkan dengan ;
PAHLAWAN DALAM CERITA RAKYAT JEPANG" yakni sbb :

Zatoichi yang merupakan seorang pendekar pedang walaupun matanya buta, Ia sangat kuat karena melatih pendengarannya untuk mendeteksi setiap suara yang dibuat para lawannya, jadi hanya waktu mereka berhenti begerak maka dirinya akan dapat terluka. Karena lingkungan dimana sogo shosha beroperasi menjadi 'statis' , seperti halnya Zetoichi, sogo shosha akan mengalami impoten dikarenakan kehilangan ruang gerak dan para pabrikan semakin memasuki wilayah kegiatan mereka.

Satu tambahan catatan yakni :
Dalam Kehidupan masyarakat Jepang setelah terjadinya peristiwa menyedihkan yaitu 'peristiwa kemanusiaan Terbesar di abad itu peristiwa yang menyayat hati
"JATUHNYA BOM NUKLIR OLEH SEKUTUNAMERIKA SERIKAT"
Yang pada akhirnya :
Satu yang melandasi restorasi Meiji adalah MERPERTAHANKAN KEBUDAYAAN dan ETOS KERJA.
Meskipun mereka menjadi bangsa yang maju nilai-nilai dasar masyarakat asli Jepang tidak pernah hilang.
Nilai-nilai itu terangkum dalam 7 nilai dasar BUSHIDO yaitu:...
1. Gi (Pengambilan keputusan berdasarkan kebenaran, meskipun mati dengan keputusan itu,
(matilah dengan gagah karena matinya terhormat)
2. Yu (Berani dan kstaria,
3. Jin (murah hati, mencintai sesama)
4. Re (Santun, bertindak benar)
5. Makoto (Bersikap tulus, setulus-tulusnya tanpa pamrih)
6. Meiyo (menjaga kehormatan, martabat dan kemuliaan)
7. Chugo (Mengabdi, Loyal)
Tujuh nilai prinsip itu dibaca setiap pagi (diulang-ulang) dan tertanam dalam hati sehingga nilai dasar tersebut menjadi prinsip hidup.

Dan satu hal lagi ketika kaisar 'Meiji' mengirimkan pemuda-pemuda Jepang ke negara asing untuk mempelajari teknologi disana dan saat itu banyak buku-buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang dan di jual dengan harga yang murah. Sampai saat ini masih bisa dirasakan, dimanapun mereka berada masih menyempatkan diri untuk membaca. Pemandangan yang tak asing bila kita berada di Jepang semua orang Jepang suka membaca bahkan ketika di MR (di dalam kereta..),dan ini menurutku sebuah pemandanga yang sangat indah dan luar biasa.

Andai Negeriku dan memikirkan sebuah cara untuk memajukan bangsa ini...
Adakah orang yang mau dan benar2 memikirikan negeri ini...
negeriku oh negeriku....??? dimanakah dikau apara ahli ekonom Indonesiaku????
Begitu terlelapkah kau dalam tidur dan mimpimu ??? ataukah memang tak mau memperjuangkannya???

Daftar pustaka :
Yoshihara Kunio , SOGO SHOSHA , Pemandu Kemajuan Ekonomi Jepang'
penerbit Gramedia PT, Jakarta.

Jakarta,9 Maret 2010
by : Nurul Candrasari Masykuri.

“ Masalah Demokrasi Kemerosotan Politik " Oleh : Ir. Hj. Nurul Candrasari, Msi

Masalah Demokrasi Kemerosotan Politik  :

•         Di banyak negara yang baru mencapai kemerdekaan pada paska PD II adalah masih menjadi sebuah sentral diskusi yang amat menarik di berbagai kalangan (politik, politisi, negarawan, strategi militer dan bahkan di kalangan pengamat awam)

•         Diantara sekian banyak alternatif yang tersedia , ternyata tidak satupun diantaranya yang dapat diserap begitu saja, tanpa melakukan adaptasi yang sejalan dengan budaya politik lokal dan kemungkinan pertumbuhan politik di setiap negara di masa depan.

•         Disamping hal tersebut bagaimana memanfaatkan pranata-pranata politik tradisional yang ada, yang di dominasi oleh pranata-pranata politik tradisional yang ada, yang di dominasi oleh tokoh-tokoh panutan yang kharismatik . Melakukan kaderisasi elit politik modern yang benar-benar paham tentang apa sebenarnya yang diperlukan sebuah negara yang menjadi dambaan warganya, meluncurkan modernisasi dalam segala sendi kehidupan tanpa harus memberangus hak-hak politik masyarakat, menetapkan dan memasyarakatkan ideologi nasional ,

•         Termasuk membangun lembaga-lembaga politik baru dengan disertai menempatkan penguasa dan militer  dalam posisi yang  proporsional adalah sebuah fenomena yang masih belum terselesaikan sampai saat ini, setidak-tidaknya di sejumlah negara baik di Asia , Amerika Latin  dan Afrika.

•         Kehidupan  ekonomi sebuah negara adalah sebuah cerminan terhadap penguasaan ekonomi secara nasional, secara utuh dan representatif.

•         Sebagai  ilustrasi Chili  dan Bolivia, di awal masa kemerdekaan mereka menampilkan contoh kasus yang menarik. Dimana para penguasa militer yang didukung oleh para tuan tanah tradisional telah nyata berhasil memacu pertumbuhan  dan stabilitas , namun sekaligus telah terjadi  kesenjangan  kehidupan ekonomi masyarakat.

•         Mexico  di bawah rezim Menderes  bila dibandingkan kedua negara diatas  tampak kalah berpacu dalam menggerakkan roda-roda pembangunan ekonomi  di negaranya, namun  di Mexico lebih mampu menertibkan tertib politik yang lebih rasional dan melembaga, sehingga Mexico pernah dianggap sebagai yang memiliki sistem politik yang lumayan stabil di antara sekalian sistem politik yang ada saat tersebut.

•         Kedua contoh kasus  diatas dapat meperlihatkan bahwa Chili dan Bolivia di satu pihak, dan Mexico dilain pihak, sama-sama berhasil dalam mencapai salah satu dari dua sasaran tersebut, namun juga mereka sama-sama belum berhasil dalam memadukan keduanya untuk digapai sekaligus, yakni : “Stabilitas  dan pertumbuhan yang lebih merata”

•         Agar memadu arah tujuan negara ke dalam pencapaian sasaran yang berimbang tersebut, diferensiasi struktur akan dapat berfungsi sebagai determinan yang sangat berarti. Terminologi ini mengacu pada sebuah kondisi antara bobot  dan ruang lingkup kekuasaan di pecah.

•         Di tingkat pusat kemungkinan teori dari John Lock  dan  Montesqueieu  tentang teori  Trias Politika  ataupun paham tentang dikotomi politik pemerintahan dapat dijadikan alternatif, sedangkan dalam hubungan antara pusat dan daerah, azas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam ikatan sebuah negara kesatuan  maupun paham dispersi kekuasaan secara tegas seperti  yang banyak diikuti di negara serikat kemungkinan dapat diperhitungkan sebagai sebuah sandaran, dan situasi tersebut  akan menjadikan satu balance of power  yang tidak secara relatif.

Tampil efektif  di dalam melaksanakan tugas-tugas eksekutif , namun tidak harus mendominasi panggung politik dan proses pembuatan keputusan. Lembaga ini sekalipun tidak harus dikontrol, namun harus didampingi oleh Parlemen, yang merupakan representasi massa dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya yang memiliki wibawa politik yang cukup tangguh, dan ini sebaiknya berlaku  sampai ke tingkat daerah, lembaga sejenis harus diciptakan, sehingga proses politik dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Hal tersebut oleh banyak pakar tentunya akan melahirkan 4 indikator penting  yakni :

·         Moralitas politik  dan pemerintahan

·         Demokratisasi kehidupan politik dan pemerintahan

·         pemerintahan Mencegah menumpuknya tugas-tugas pemerintah di pusat birokrasi

·         Dan latihan bagi warganegara untuk menggunakan hak-hak politik  mereka  secara lebih bertanggung jawab.

(M. Solly Lubis SH “Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan mengenai Pemerintah Daerah” , penerbit Fak. USU, Medan, 1975)

Faktor pendukung antara lain  adalah  “ Rasionalisasi Wewenang”

•          Kesan bahwa sebuah wewenang dan kekuasaan para administrator dan birokrat pemerintah termasuk politisi dan para hakim seakan pada kenyataannya tak terbatas.

•         Sumber kekuasaan politik adalah hukum fundamental atau yang sejenis dengan hal tersebut. Sebuah wewenang tunggal yang sering berlaku pada masa pemerinthan tradisional ,  seharusnya tidak berlaku lagi dan harus segera digantikan oleh wewenang majemuk yang tersebar di antara masyarakat.

•         Guna mencegah pembusukan dan pembekuan  demokratisasi, seharusnya hukum yang dijadikan acuan di dalam tatanan politik suatu negara berkembang , sebaiknya adalah merupakan hukum yang tanggap akan desakan perubahan , namun tidak rentan terhadap desakan revolusioner dari masyarakat yang memiliki kecenderungan  terciptanya anarkisme.

•         Seharusnya ia tidak membelenggu masyarakat untuk tetap abadi tanpa berubah, namun seharusnya  bersifat adaptif  dan  tegar.

•         Kesenjangan politik

•         Perbedaan antara poltis yang sangat utama antar negara pada dasarnya sdalah tidak menyangkut masalah bentuk pemerintahannya melainkan justru terletak pada tingkat pemerintahannya.

•         Perbedaan antara Demokrasi  dan  Kediktatoran  ternyata pada kenyataannya tidak sebesar perbedaan yang terdapat antara negara yang sistem politiknya memiliki cerminan antara lain : konsensus, komunitas, legitimasi, organisasi, efektivitas, stabilitas, dan negara yang politiknya  tidak memiliki ciri – ciri tersebut.

•         Baik negara yang totaliter Komunis maupun negara-negara liberal barat pada hakekatnya termasuk di dalam katagori sistem politik yang efektif, dan bukan sistem politik yang lemah. Amerika serikat, Inggris dan Rusia masing-masing memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda , namun di dalam ketiga  sistem tersebut sangat jelas pemerintah berfungsi efektif.

•         Setiap negara merupakan suatu masyarakat politik dengan konsensus  sebagian besar rakyat mendukung keabsahan sistem politik.

•         Di setiap negara, warga negara dan tokoh-tokoh pucuk pimpinan  memiliki pandangan yang sama menggenai kepentingan umum masyarakat dan tradisi maupun prinsip-prinsip yang menjadi landasan komunikasi politik.

•         Di ketiga negara tersebut tidak dipungkiri dimana mereka memiliki  antara lain : memiliki  lembaga politik yang kuat, dapat menyesuaikan diri, dan logis, yakni  birokrasi  yang efektif, partai-partai politik yang teratur, tingkat partisipasi rakyat yang tinggi di bidang masalah umum, sistem pengendalian sipil  atas militer, kegiatan pemerintahan yang luas di bidang ekonomi, prosedur yang efektif dan wajar untuk peralihan generasi serta  mengatasi konflik.

•         Berdasarkan ciri diatas , sistem politik Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia  adalah sangat berbeda dengan pemerintahan  di banyak negara terutama di kawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin yang sedang melakukan modernisasi, dimana masih banyak kekurangan yang dialami oleh negara –negara tersebut.

•         Negara-negara tersebut masih mengalami antara lain :  buta aksara, kekurangan makanan, tingkat pendidikan , kesehatan, pendapatan  dan  produktivitas, yang masih sangat rendah. Namun hampir sebagian besar kesulitan tersebut telah diketahui dan berbagai jalan telah dicoba untuk dapat mengatasinya, Dan yang lebih lagi diluar dan di balik kekurangan tersebut pada hakekatnya dan kenyataannya masih terdapat satu kepincangan lain yang lebih serius yaitu :

     “ Tidak adanya komunitas politik yang utuh  dan pemerintah yang efektif, berwenang dan sah”

Walter Lippmann  memberikan sebuah ilustrasi :

“ Saya tahu tidak ada kebutuhan yang lebih penting bagi masyarakat hidup di dalam satu negara bangsa kecuali bahwa mereka harus memerintah, bila mungkin memerintah diri mereka sendiri dan diperintah dengan baik apabila mereka beruntung , tetapi dalam keadaan apapun hakikat nya mereka diperintah”

•         Ungkapan diatas ditulis Lippmann ketika  ia merasa cemas dan putus asa terhadap masa depan Amerika Serikat. Namun sebenarnya ungkapan tersebut cocok bila diteerapkan di negara2 Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang sedang dalam proses perubahan.

•         Di negara dunia ketiga  dimana kelompok-kelompok sosial masih terpecah-belah sebagai contoh masih adanya pertetangan antar etnis dan disini otoritas lembaga-lembaga politik masih sangat rapuh, kurang memiliki martabat dan bahkan tidak mampu memulihkannya, dan sebagai akibatnya pemerintah dalam banyak hal tidak dapat melaksanakan fungsi pemerintahannya.

•         Pada pertengahan tahun 1950 an Gunnar Myrdall  mengemukakan agar perhatian dunia terhadap adanya fakta yang gamlang bahwa bangsa-bangsa kaya di dunia ternyata lebih cepat kaya, baik absolut maupun relatif, dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lebih miskin. Secara keseluruhan Ia mengatakan bahwa : “ dalam beberapa dekade terakhir ini ketidaksamaan ekonomis antara negara maju dan negara berkembang semakin lebar”

•         Dan pada tahun 1966 Presiden Bank Dunia pernah memaparkan bahwa :  “dengan perbandingan angka pertumbuhan seperti saat ini maka kesenjangan  antara pendapatan nasional per kapita di Amerika Serikat  dan  40  (empat puluh) negara  berkembang akan meningkat sampai  50 % pada tahun 2000  ( Gunnar Myrdal, Rich Lands and Poor (New York and Evanston, Harper, and Row 1957), hal. 6, George D.Woods, “The Development Decade in the Balance “ Foreign Affairs, 44 ( Januari 1966),207.

•         Selanjutnya Ia menjelaskan , “problema pokok, dan mungkin juga malah problem sentral, di dalam ekonomi internasional dan ekonomi pembangunan ialah bahwa kesenjangan ekonomi tampaknya akan memiliki kecenderungan  kian meningkat, demikian halnya di bidang politik timbul masalah yang menimbulkan segenap problema-problema”

•         Dari hal diatas dapat di konklusikan ;

“  Ketika kita berbicara tentang kestabilan nasional, kestabilan politik, sebaiknya penyelesaian perekonomian  di sebuah negara’ seharusnya sudah menjadi stabil”

•         Sehingga sangat tidak bijaksana bila negara dunia ketiga bila dibandingkan dengan negara dunia pertama….yang secara finansial perekonomian negara sangat jauh perbandingannya

•         Adalah lebih baik menyelesaikan bagaimana sesungguhnya dapat menyelesaikan permasalahan perekonomian di negara tersebut…baru bicara masalah demokrasi dan politik,

•         Karena sebagai bahan renungan: ada sebuah kisah menyedihkan yang terjadi di negeri ini di salah satu kabupaten di Papua, dimana  sebuah desa yang amat miskin  awalnya kedatangan seorang kyai dengan segala misinya meberikan visi misi agar mereka mengikuti ajaran tsb dengan diiringi berbagai bantuan untuk masyarakat tersebut… apa yang terjadi karena mereka miskin jadi ikutlah mereka ke dalam ajaran tsb…..belum selesai sampai disini cerita ini …..

•         Selanjutnya sang kyai pun selesai dalam tugas pencerahan  pada masyarakat tsb… selanjutnya selang beberapa waktu desa tersebut datanglah misionaris dengan misi pencerahan dan penyebaran agama  juga disertai dengan segala bantuan kemanusian yang sama dilakukan oleh sang kyai sebelumnya.. Apa yang terjadi ? mereka pun ikut berpindah kepercayaan lagi….bukankah ini ironis…???

Prinsip Separation of Power dan Prinsip Check & Balance dengan melihat study kasus "WATERGATE"

Pilihan Montesquieu pada Negara Republik dengan landasan hukum positif , dimana menggunakan landasan hukum positif, untuk dapat menciptakan pemerintahan yang moderat yang di pilih oleh rakyatnya sendiri dan dijalankan dengan pembagian kekuasaan (separation of power). Dalam hal ini Montesquieu memiliki keyakinan dalam unsur pemeritahan terdapat kandungan 3 unsur : Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Sikap Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan sama dengan John Locke.
Namun ia memberi kombinasi kewenangan federatif ke masing-masing cabang Eksekutif dan memasukan kewenangan Legislatif sbg lembaga peradilan ke dalam cabang yang terpisah.

Dalam konsep "Separation of Power" di AS dan pengorganisasian legislatif ke dalam sistem dua kamar (BIKAMERAL) yg di ilhami dari konsep montesquieu. Pemisahan kekuasaan di AS tidak bersifat mutlak dalam kandungan makna kekuasaan yang satu terisolasi dari yang lain. Di dalam Eksekutif sendiri dalam batasan tertentu memiliki juga kekuasaan legislatif, demikian juga sebaliknya, dan saling mengawasi. Prinsip ini yang dikenal "Check & Balances" yang dalam perluasan tertentu, juga dimiliki oleh semua lembaga tinggi negara. Perlu diingat ini berawal dari gagasan seorang negarawan Inggris 'Henry St. Blackstone" (1723 -1780), yg di kemudian dalam sejarah AS ide ini dipakai sebagai salah satu prinsip dalam menyususn tatanan politik AS. Kata kunci dari pemerinthan yg bertanggung jawab di AS tidak terletak pada "separation of power" tapi dari "check & Balances"
dalam hal ini dapat dilihat dari ilustrasi dari kasus "watergate"

Kasus penyadapan telepon yang menjurus terlibatnya Presiden AS "Richard Nixon" tidak pernah bisa terungkap sampai pada ujungnya ia terpilih kembali untuk yang kedua kalinya sebagai Presiden AS. Setelah pemilihan topik perdebatan antara lembaga kepresidenan di satu pihak, dan Congress serta lembaga peradilan lain. Disini tampak presiden Nixon mencoba memakai kekuasaan yang dimilikinya sebagai upaya menyembunyikan keterlibatan dlm masalah tsb. Senator dari partai Demokrat mendesak meminta pita rekaman hasil sadapan, namun Nixon tetap menolak dengan alasan pemisahan kekuasaan antara Legislatif dan Eksekutif, dimana alasan Nixon bahwasannya Eksekutif juga memiliki ruang dan hak untuk menolak menyerahkan rekaman sadapan tsb kepada Congress.

Prinsip separation of power yang juga menjadikan lembaga Legislatif sbg badan peradilan tidak dapat mendesak Nixon untuk memberikan barang bukti pita rekaman tersebut., Namun badan ini memiliki KEWENANGAN untuk MELAKUKAN PROSES PEMERIKSAAN dan PERADILAN tanpa campur pihak lain.

Nixon saat itu dengan kekuasaan yg dimilikinya menginstruksikan bargaining dan kompromi politik dengan jaksa penuntut umum, yang di tolak oleh jaksa penuntut umum, sebagai akibatnya jaksa penuntut umum tersebut DIPECAT'

Selanjutnya dakwaan hukum kepada Presiden Nixon semakin kuat, yang pada akhirnya :
Mahkamah Agung membuat keputusan untuk MEMECAT PRESIDEN NIXON' dengan beberapa tuntutan :

Nixon telah mempersulit dan menghalangi serta menghabat proses penyelidikan kasus sadapan terhadap kasus Watergate.

Nixon telah melakukan penyalah gunaan dan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga AS, dan melanggar sumpah jabatan sbg Presiden.

Di congress pun akhirnya para anggota nya percaya bahwa Nixon telah melanggar dan melakukan penyalahgunaan serta pelanggaran konstitusional, yang pada akhirnya Congres memutuskan untuk "MEMECAT NIXON"

Presiden Nixon yang sdh dalam kondisi terdesak , finally 'MENGUNDURKAN DIRI'


Wakil Presiden Gerald Ford, menggantikan posisi Nixon sbg Presiden AS, dan kebijakan awal di bulan pertamanya adalah memaafkan mantan Preesiden Nixon dengan menggunakan kewenangannya sebagai Presiden, sbg kewenangan konstitusional dalam jabatan barunya sebagai Presiden. Congress pun mempertanyakan kebijakan Gerald Ford yang memaafkan Nixon dari tuduhan, dan jawaban Gerald Ford : "Bukan waktu yang tepat untuk itu"
Namun beberapa menteri dalam masa kabinet Nixon dijatuhi hukuman atas ketrlibatan mereka (Kenneth Janda, Jefrey M Berry and Jerry Goldman, feature 3.1 "WATERGATE" dalam
"The Challenge of Democracy, Government in America (Boston: Hounghton Mifflin Company, 1992), hal. 66-67.

Dari membaca kasus Watergate diatas jelas "Separation of Power" dan "Check & Balances" ternyata memiliki prinsip yang berbeda, namun keduanya diperlukan guna menjamin bahwa tidak satupun cabang kekuasaan yang ada mendominasi pemerintahan.

Prinsip pemisahan kekuasaan membagi tanggungjawab pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Sedangkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi disini memiliki fungsi mencegah cabang-cabang kekuasaan dari penyalahgunaan kekuasaan, seperti penyalahgunaan untuk tujuan-tujuan khusus , dan kompromi politik, sebagai ilustrasi :

misalnya hanya congress yang dapat membuat hukum , namun eksekutif dapat membatalkan dengan hak veto yang dimilikinya, dan yudikatif (dengan hak untuk menguji apakah suatu keputusan berlawanan dengan konstitusi) dapat membatalkan hukum yang dibuat oleh Congress. Sebaliknya Congress juga dapat membatalkan veto dari Presiden melalui persetujuan dari 2./3 anggota yg masing-masing majelis.

Sebagai akhir dr sedikit sharing disini adalah sehingga krn pemisahan kekuasaan berarti tak satupun badan yg dapat menggunakan kekuasaan atas badan lainnya,sehingga cabang pemerintahan dapat berdiri secara kukuh diatas kewenangan maximum yg masing-masing badan miliki. Namun ini juga dapat melahirkan konflik antara badan-badan yg terpisah tersebut. Dan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi dapat mencegah cabang badan masing-masing dengan kemauan masinhg-masing.

Bagaimana dengan Indonesia..
Next part i will return...to share..oke...???